Negara-negara Miskin

Kemiskinan rupanya masih menjadi persoalan besar di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia selatan dan Afrika.

Itu terungkap dari publikasi majalah bisnis terkemuka AS, Global Finance yang merilis data terbaru daftar negara kaya dan miskin di dunia.

Majalah ini menampilkan 182 negara di seluruh dunia dari yang paling kaya hingga paling miskin. Jika negara paling kaya dipegang oleh Qatar, sedangkan posisi termiskin dipegang oleh Republik Kongo.

Kawasan paling miskin di dunia terbanyak terjadi di benua Afrika, benua yang kerap mengalami bencana kelaparan, serta sering menghadapi konflik berkepanjangan, baik berupa pemberontakan dan perang saudara.

Sebuah studi dari World Institute di United Nations University melaporkan njomplangnya kondisi Afrika dibandingkan belahan bumi lainnya. Sebanyak 1 persen orang terkaya dunia menguasai 40 persen aset global, bahkan 10 persen orang terkaya dunia menguasai 85 persen aset dunia.

Sebaliknya, Bank Dunia mencatat pada 2008 sebanyak 1,4 miliar orang hidup dengan US$1,25 per hari. Itu mencakup hampir 15 persen dari populasi dunia atau hampir 1 miliar orang. Meski begitu, sejak 2001 sebanyak 192 negara anggota PBB mulai mengikuti program "Millennium Development Goal" dengan tujuan memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan.

Metode yang digunakan untuk menentukan kekayaan negara adalah membandingkan standar hidup penduduk satu negara secara keseluruh dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang didasarkan pada paritas atau keseimbangan daya beli secara internasional.

Ini mengukur standar hidup antar negara dengan menggunakan indikator biaya hidup relatif, inflasi, serta nilai tukar suatu negara yang dikonversi ke mata uang bersama (dolar internasional atau dolar AS).

Negara liberia

Liberia adalah salah satu dari sedikit negara di Afrika yang belum dijajah oleh bangsa Eropa. Sebaliknya, Liberia didirikan dan dijajah oleh para budak yang melarikan diri dari Amerika. Budak ini terdiri elite negara dan mereka mendirikan pemerintahan yang mirip dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 1980 presiden Liberia digulingkan dan diikuti periode perang sipil. Setelah memakan korban ratusan ribu orang, Liberia berada dalam krisis ekonomi yang mendalam. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 90% dari penduduk hidup di bawah $ 1,25 /hari. Sebagai salah satu dari 3 negara termiskin di dunia, Liberia memiliki tingkat pengangguran mencapai 85%.

Liberia menempati posisi keempat sebagai negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita sebesar US$434 atau Rp3,9 juta per tahun. Total PDB negara ini sebesar US$870 juta dan mengandalkan sebagian besar pendapatan pada sektor pertanian, seperti karet, kopi dan coklat. Meski luasnya 111 ribu kilometer persegi di benua Afrika, jumlah penduduk Liberia cuma 4,13 juta jiwa. Sebagian besar atau 94,8 persen juga hidup dalam kemiskinan.

Liberia. PDB per kapita negara ini sebesar US$434 atau Rp3,9 juta per tahun. Total PDB negara ini sebesar US$870 juta dan mengandalkan sebagian besar pendapatan pada sektor pertanian, seperti karet, kopi dan coklat. Meski luasnya 111 ribu kilometer persegi di benua Afrika, jumlah penduduk Liberia cuma 4,13 juta jiwa. Sebagian besar atau 94,8 persen juga hidup dalam kemiskinan.

Negara kongo

Negara ini dulunya dikenal dengan nama Zaire (diantara tahun 1971-1997). Negara yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya ini kondisinya porak-poranda oleh perang. Perang Kongo kedua pecah pada tahun 1998. Perang yang melibatkan setidaknya 7 tentara negara asing ini adalah konflik paling mematikan di dunia sejak Perang Dunia II dimana telah menewaskan 5.400.000 orang. Di Afrika perang ini disebut sebagai Perang Dunia Afrika. Diperkirakan pada tahun 2010 setidaknya 45 000 orang di Kongo tewas setiap bulannya.

Kongo juga dikenal sebagai salah satu tempat terakhir di bumi yang memiliki suku kanibal.  Seseorang dari suku Mbuti kerdil berkisah bahwa orang-orang mereka diburu dan dimakan seperti binatang oleh suku-suku tetangga. Memakan manusia adalah cara untuk bertahan hidup dalam kelaparan yang mempengaruhi sekitar 67% dari populasi. Kongo juga diyakini sebagai tempat terburuk di dunia untuk wanita, karena ia memiliki tingakat pemerkosaan  paling tinggi dalam setahun. Warga setempat percaya bahwa “tidur” dengan seorang gadis perawan akan menyembuhkan AIDS.

Demikianlah daftar 10 negara termiskin berdasarkan pengukuran GDP per kapita menurut CIA World Factbook. Saya tidak tahu pasti apakah hasil kalkulasi dan perangkingan diatas sama dengan data yang dirilis oleh IMF. Namun yang pasti, data dari CIA World Factbook diatas sangat layak untuk dijadikan referensi yang valid dan memiliki kredibilitas.

Oh ya, mungkin ada yang bertanya, di ranking berapakah posisi Indonesia dalam daftar tersebut?

Ternyata Indonesia nangkring di posisi 155 dari 227 negara yang terdaftar. Indonesia yang memiliki $4000 GDP per kapita masih berada jauh di bawah negara tetangga Singapura (rank 8 dengan $50.300), Malaysia (rank 77 dengan $14.800) dan Thailand diposisi 120. Namun posisi Indonesia masih sedikit lebih tinggi dibanding Filipina dan Vietnam. Entah, kita harus senang atau sedih melihatnya?(Dipta)

Menempati posisi nomor satu paling miskin di dunia, produk domestik bruto (PDB) per kapita penduduk Kongo sebesar US$342 atau Rp3 juta per tahun. Tingkat PDB Kongo sebesar US$10,7 miliar pada 2008 dengan mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian, seperti kopi produk kayu, serta sumber alam seperti permata, emas dan minyak.

Terletak di benua Afrika, Kongo memiliki wilayah 342 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 3,7 juta jiwa. Jumlah penduduk hidup dalam kemiskinan sebanyak 74 persen dengan usia harapan hidup 55 tahun. 

Kebijakan pemerintah Kongo mengirimkan bantuan ke Haiti mendapatkan protes keras, karena negeri yang dirudung konflik ini masih memiliki jutaan rakyat miskin, sehingga bantuan tersebut dianggap menghambur-hamburkan uang. Di samping itu, negeri ini masih tergantung pada bantuan asing.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Penerangan Lambert Mende berdalih, bantuan Kongo kepada Haiti memiliki maksud baik. "Kongo tidak bangkrut, kami ingin membantu saudara yang kesusahan," ujarnya kepada BBC.

Sementara itu, ilmuwan politik Ntanda Nkere dari Universitas Kinshasa mengatakan kepada BBC, "Adalah perbuatan yang sangat ironi, sebuah negara yang memiliki masalah keuangan namun pada saat bersamaan memberikan bantuan Rp 23 miliar. Pemerintah Kongo ingin terlihat seperti pemerintah negara-negara lainnya."

Selain bantuan keuangan, pemerintah Kongo akan menyambut baik warga Haiti yang ingin pindah ke Kongo. "Kami akan menerima dengan tangan terbuka warga Haiti yang ingin pindah ke Kongo." jelas Mende. Hampir seluruh penduduk Haiti merupakan kaum budak yang berasal dari Kongo dan Senegal.

Rakyat Kongo-Brazzaville yang merayakan 50 tahun kemerdekaan negerinya pada pekan ini, belum juga mampu keluar dari kubangan kemiskinan kendati perang saudara sudah berakhir dan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi nyata adanya.

Sekitar 70% dari 3,6 juta penduduk negara Afrika tengah barat yang kaya minyak itu masih hidup di bawah garis kemiskinan kendati perdamaian sudah mereka rasakan sejak tujuh tahun silam.

Di tengah kondisi damai itu, ekonomi Kongo-Brazzaville mengalami pertumbuhan sebesar dua digit. "Kondisi lima puluh tahun merdeka umumnya negatif. Lima puluh tahun merdeka ditandai dengan kegagalan. Rentang waktu itu disirami darah," kata Pemimpin Partai Oposisi, Mathias Dzon.

Hingga 1992, Kongo dikuasai satu partai namun sistim multi-partai pun ditandai dengan bangkitnya para milisi bersenjata yang menjerumuskan negeri itu ke dalam pusaran perang saudara.

Konflik di Kongo pertama kali pecah pada 1993-1994 disusul perang tahun 1997 dan 1998-2003. Konflik berkepanjangan itu menewaskan sedikitnya 15 ribu orang.

Namun perdamaian akhirnya terwujud pada 2003 setelah pemerintahan Presiden Denis Sassou Nguesso dan Pemimpin Dewan Perlawanan Nasional Frederic Bintsamou (Frater Ntumi) sepakat mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung sepuluh tahun itu.

Menjelang perayaan 50 tahun kemerdekaan Kongo dari Prancis tahun 1960 yang jatuh pada hari Minggu (15/8) itu, Presiden Sassou Nguesso menekankan bahwa perdamaian yang langgeng akan membantu Kongo mengatasi masalah kemiskinan ini. "Dalam 50 tahun terakhir, keterhubungan terlemah dalam aksi kolektif kita adalah kegagalan kita dalam program ekonomi dan sosial. Kita sedikit berhasil di bidang politik."

"Kita semua tahu bahwa tidak ada kemerdekaan sejati tanpa emansipasi maupun kemerdekaan sosial dan ekonomi," kata politisi yang terpilih kembali memimpin Kongo selama tujuh tahun mendatang pada 2009 itu.

Kongo merupakan negara produsen minyak keempat atau kelima terbesar di sub-sahara Afrika.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 12% tahun ini, Kongo menduduki peringkat teratas di antara negara-negara anggot Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (CEMAC).

Kongo yang pernah dicap berbagai lembaga keuangan internasional sebagai salah satu negara penghutang terbesar dunia itu kini menerima manfaat dari program Inisiatif Negara-Negara Miskin Penghutang Terbesar (HIPCI).

Kelompok-kelompok hak azasi manusia dunia mendorong Pemerintah Kongo agar memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyatnya, termasuk akses pelayanan kesehatan yang bermutu.

Di saat perhatian dunia tertuju pada krisis keuangan di Eropa, penduduk negara-negara miskin di Asia, Amerika Latin, dan Afrika makin terpuruk dalam kemiskinan. Lonjakan harga pangan yang terjadi sejak tahun 2008 semakin menyengsarakan warga di negara-negara miskin.

Keluarga miskin di negara seperti Pakistan, Argentina, hingga Kongo makin terpuruk akibat kenaikan harga pangan di atas 100 persen. Kondisi itu memicu ketegangan politik dan banyak keluarga tidak mampu memiliki daging dalam menu harian.

Majeeda Begum (35), ibu dari lima anak warga Pakistan, mengatakan, harga sekantong gandum naik tiga kali dalam dua tahun terakhir. ”Anggaran rumah tangga sudah tidak mencukupi. Membeli buah juga sudah tidak sanggup,” kata Begum yang tinggal di Multan.

Sejumlah partai oposisi di Pakistan mulai melancarkan protes menyikapi kenaikan harga pangan tersebut.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mencatat, harga beras melonjak dua kali di Mauritania dalam triwulan pertama tahun 2010. Harga jagung melambung 59 persen di Zimbabwe dan di Mozambik hingga 57 persen.

Di Republik Demokrasi Kongo, Mami Monga membeli sekotak ikan seharga 25 dollar AS. Tahun lalu, satu kotak ikan dijual 10 dollar AS. Harga sekarung beras juga berlipat ganda, mencapai 30 dollar AS. Tahun lalu, sekarung beras masih dijual 15 dollar AS.

”Sekarang saya hanya bisa belanja separuh dari kebutuhan rumah tangga,” kata Mami, ibu lima anak.

Abedi Patelli, pelayan toko di Kinsasha, mengatakan, harga pangan naik akibat jatuhnya nilai mata uang Kongo. ”Tetapi kalau mata uang Kongo menguat, harga kebutuhan pokok tidak ikut turun,” keluh Abedi.

Bisa berkepanjangan

Dari Amerika Latin dilaporkan, konversi lahan di Argentina mengakibatkan produksi ternak, gandum, dan jagung merosot. Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga pangan. ”Dalam keadaan normal kita makan daging tiga kali seminggu. Sekarang hanya bisa satu kali,” ujar Martha Esposito (45), ibu dua anak yang tinggal di Buenos Aires.

Di Venezuela tercatat 30,4 persen inflasi menyebabkan kenaikan harga pangan. Merosotnya nilai mata uang bolivar terhadap dollar AS membuat harga pangan naik 11 persen dalam dua bulan terakhir.

Juru Bicara WFP Greg Barrow mengatakan, negara miskin bisa terkena dampak berkepanjangan dari kenaikan harga pangan. ”Harga pangan dunia sempat turun menjelang akhir 2008 di pasar global. Namun, harga di pasar lokal di negara berkembang tetap bertahan,” ujarnya.

Republik Kongo. Produk domestik bruto (PDB) per kapita penduduk Kongo sebesar US$342 atau Rp3 juta per tahun. Tingkat PDB Kongo sebesar US$10,7 miliar pada 2008 dengan mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian, seperti kopi produk kayu, serta sumber alam seperti permata, emas dan minyak.

Menurut PBB, 15.000 perempuan di Kongo bagian selatan tahun lalu jadi korban perkosaan

Sejumlah 15 ribu wanita di Kongo menjadi korban perkosaan para tentara pemberontak. Itu hanya berdasarkan pada data tahun lalu saja. Itu sebabnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut negara terbesar ketiga di Afrika ini sebagai “ibukota perkosaan di dunia”.

Angka pemerkosaan yang menjulang itu mendorong sekitar 1.700 wanita Kongo turun ke jalan di Bukavu, kota Kongo bagian timur, Minggu 17 Oktober 2010. Menurut stasiun televisi CNN, mereka menyuarakan penentangan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di negara itu.

Ikut dalam unjuk rasa itu, sejumlah korban pemerkosaan, yang beberapa diantaranya terpaksa meninggalkan rumah sakit demi ikut serta dalam long-march ini.

“Hati saya sakit, kenapa kamu memperkosa saya?” ujar salah satu korban. "Hentikan perang, hentikan perkosaan, hentikan ketidakacuhan terhadap apa yang terjadi," ujar seorang aktivis wanita Kongo.

Long-march ini dimotori oleh organisasi World March of Women bekerja sama dengan kelompok lokal. Penyelenggara berharap aksi yang mereka lakukan ini dapat menghancurkan stigma yang melekat pada korban pemerkosaan dan menarik perhatian dunia internasional kepada masalah yang akan timbul akibat penggunaan pemerkosaan sebagai taktik perang.

Pemerkosaan digunakan sebagai taktik perang oleh para tentara pemberontak untuk menghancurkan psikologi lawan dengan mempermalukan dan menjatuhkan moralnya. Perkosaan selama perang terjadi secara sistematis dan teratur, dan para pemimpin tentara justru menganjurkan tentaranya untuk memperkosa.

“Sangat menyenangkan melihat begitu banyak wanita yang turun ke jalan. Kami percaya bahwa wanita tidak seharusnya dipenjarakan di rumahnya sendiri,” ujar Celia Alldridge, perwakilan dari World March of Women, seperti dilansir dari laman CNN.

Para peserta aksi tersebut datang dengan mengenakan pakaian tradisional Kongo yang berwarna cerah dan membawa papan bertuliskan “katakan tidak bagi teroris seksual”. Aksi tersebut berjalan dengan lancar dan damai.

Menurut laporan PBB, 15.000 perempuan di Kongo bagian selatan diperkosa tahun lalu. Serangan terhadap perempuan ini dilakukan oleh tentara pemberontak di daerah yang kurang mendapat pengawasan militer maupun polisi. Inilah yang membuat PBB menjuluki Kongo sebagai negara ibukota pemerkosaan dunia.

Sekretaris Jenderal PBB untuk masalah kekerasan seksual di daerah konflik, Margot Wallstron, menceritakan bahwa seorang wanita mengatakan padanya Di Kongo, sebuah bangkai tikus lebih berharga daripada tubuh seorang wanita.

“Ini adalah ekspresi mengenai bagaimana kekerasan HAM terhadap perempuan masih berada di tingkat terendah dalam hirarki kekejaman perang,” ujarnya.

Kongo didera perang Kongo kedua, atau juga disebut Perang Dunia di Afrika pada tahun 1998 sampai 2003. sebanyak 5,4 juta penduduk tewas dalam perang yang paling mematikan setelah Perang Dunia II ini. Walaupun perjanjian damai telah di tandatangani pada tahun 2003, namun perang masih berlanjut di beberapa bagian di Kongo.

Zimbabwe merupakan negara paling miskin kedua di dunia. Tingkat PDB per kapita penduduk Zimbabwe sebesar US$365 atau Rp3,28 juta per tahun. Perekonomian negara di benua Afrika ini mengandalkan pertanian seperti kapas, tembakau dan pertambangan seperti emas dan platinum, serta industri tekstil.

Perekonomian Zimbabwe juga sering kacau balau. Bayangkan, Zimbabwe merupakan satu negara dengan catatan rekor inflasi tertinggi di dunia, bahkan pernah mencapai 11,2 juta persen pada Agustus 2008. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang pernah mengeluarkan pecahan mata uang terbesar di dunia, yakni 100 miliar dolar Zimbabwe.

Zimbabwe. Tingkat PDB per kapita penduduk Zimbabwe sebesar US$365 atau Rp3,28 juta per tahun. Perekonomian negara di benua Afrika ini mengandalkan pertanian seperti kapas, tembakau dan pertambangan seperti emas dan platinum, serta industri tekstil.

Perekonomian Zimbabwe juga sering kacau balau. Bayangkan, Zimbabwe merupakan satu negara dengan catatan rekor inflasi tertinggi di dunia, bahkan pernah mencapai 11,2 juta persen pada Agustus 2008. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang pernah mengeluarkan pecahan mata uang terbesar di dunia, yakni 100 miliar dolar Zimbabwe.

Somalia

Dipaksakan untuk berintegrasi oleh pemerintah kolonial yang berbeda, Somalia pernah mengalami perang sipil dan konflik internasional sebelum akhirnya benar-banr terdisintegrasi. Somalia merupakan salah satu negara di Afrika yang kerap diasosiasikan dengan potret rutinitas kekerasan, perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, irredentisme, kekacauan, budaya konflik dan kemiskinan.Somalia tidak mempunyai otoritas pemerintah pusat yang diakui, tidak ada mata uang nasional atau ciri-ciri lain yang berhubungan dengan sebuah negara berdaulat1. Otoritas secara de facto berada di tangan pemerintah yang tidak diakui, yaitu Somaliland, Puntland dan gembong militan kecil yang saling bermusuhan, di mana ketiga-tiganya memimpin pemerintahan oposisi.Laporan tahunan PBB tahun 2004 menyebutnya sebagai salah satu failed states di negara dunia ketiga2. Amerika Serikat menyebut Somalia sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia, karena karakteristik informalitas pemerintah dan absensi hukum di Somalia,merupakan tempat paling cocok untuk persembunyian teroris.Informalitas politik pemerintahan Somalia mengalami siklus dari junta militer, figur ketokohan Siad Barre yang diktator, dan ketika rezim diktator tumbang, digantikan dengan siklus perebutanpo wer oleh berbagai klan (kesatuan keluarga berdasarkan nama marga atau keluarga) dan aliran politik (nasionalis vs. Islam). Bagi penulis, semua bentuk pemerintahan yang pernah dialami Somalia adalah mimpi buruk. Hingga hari ini Transitional Federal Government (TFG)merupakan satu-satunya pemerintahan Somalia yang terlegitimasi oleh PBB dan dunia internasional, namun minim dukungan dalam negeri. Entitas ini mendapatkan dukungan dari Ethiopia dan Amerika Serikat.

Kekacauan dan informalitas tidak hanya terjadi di level pemerintahan, namun juga pada level masyarakat. Ketika wewenang rezim pemerintahan menurun dan terdelegitimasi, pelayanan hak-hak publik juga terabaikan. Rakyat mengandalkan kehidupan sehari-hari melalui sektor informal dan pasar gelap (penjualan dan pembuatan senjata serta obat-obatan terlarang), rakyat tidak memiliki kewajiban membayar pajak, rakyat kelaparan dan jatuh miskin. Somalia bertahan hidup tanpa hukum, pengawasan dan pemerintahan yang sah, meskipun ada pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilu, tetap saja tidak semua bagian dari perbedaan etnis dan klan terepresentasikan atau bersedia direpresentasikan di pemerintahan resmi.Berbagai kejadian aktual seperti intervensi Ethiopia dan tuduhan

safe-haven untuk jaringan terorisme Al-Qaeda, telah memperburuk atau menambah buruk ketegangan yang sudah

berkembang di Somalia3. Tingginya kekerasan dilihat sebagai penyebab lumpuhnya institusi formal pemerintahan di Somalia dan penderitaan kepada rakyatnya. Penulis menyadari bahwa banyak peristiwa penting yang mewarnai keadaan politik di Somalia, namun pembahasan akan kami batasi Penulis berargumen bahwa kekacauan yang terjadi di Somalia hari ini adalah produk dari informalisasi politik dan masyarakat Somalia yang terjadi karena politik berbasis klan yang mengesampingkan partisipasi publik, kompetisi yang adil dan mekanismecheck and balance, khususnya pasca lengsernya Siad Barre. Kami melihat bahwa hilangnya sosok Siad Barre merupakanmoentum pemerintahan yang koersif dan tingkat kriminalitas masyarakat yang tinggi. Namun penulis juga melihat, bahwa faktor memudarnya dikatorisme hanyalah faktor minor dari kekacauan yang sudah ada selama ini, terutama oleh pola- pola warisan dari pola kolonialisme Italia dan Inggris terhadap dua teritori berbeda yang akhirnya dipaksakan untuk menjadi The Greater Somalia.

Bentuk-bentuk Informalitas Politik dan Masyarakat di Somalia

Bukanlah sebuah rahasia umum, apabila Somalia dikategorikan ke dalam Failed States itu semua terjadi karena tingginya tingkat informalitas politik dan masyarakat. Semua hal dilakukan tidak sesuai dengan kaedah yang dibenarkan sesuai bagaimana sebuah negara seharusnya diselenggarakan. Musuh terbesar Somalia bukan datang dari luar, melainkan dari dalam tubuh negeri itu sendiri. Di Somalia, entitas tertinggi pemerintahan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Birokrasi tetap ada, namun dipertanyakan akuntabilitasnya dan sangat tidak responsive terhadap permintaan dan kebutuhan penduduknya. Institusi pemerintah merupakan lahan korupsi untuk keuntungan pribadi. Fasilitas publik seperti jalur telefon, air dan cadangan listrik tidak bisa terwujud untuk seluruh negara. Banyak proyek industri tidak bisa berjalan dengan baik, karena tingginya angka pengangguran dan semangat persaingan.

Perebutan kekuasaan dan pendeklarasian negara baru yang berdasarkan kesatuan klan menjadikan

pemerintahan yang terfragmentasi dan nyaris hilang di tingkat daerah. Kini, bangsa Somali adalah bangsa yang

homogen secara kultural, linguistik, dan agama, namun terbagi di antara garis-garis klan dan terpencar dan tersebar secara geografis. Terdapat perbedaan signifikan di antara berbagai sektor populasi tersebut, terkait variasi mata pencaharian. Walaupun 95% populasi adalah etnis Somali, berbagi kultur yang sama, dalam masyarakat tradisional mereka tersegmentasi ke dalam suatu sistem hierarkis kelompok-kelompok keturunan patrilineal, yang masing- masingnya disebut berasal dari satu leluhur pria. Unit konstituen mereka adalah klan, yang terbentuk dari beberapa garis keturunan. Keanggotaan dalam klan dan garis keturunan membentuk alokasi hak-hak dan kewajiban individual. Prinsip keturunan diubah oleh sistem hukum tradisional Somali,Xee r. Tata sosial Somali ditandai dengan kompetisi, dan seringkali dengan konflik bersenjata antara klan dan garis keturunan, bahkan antara unit-unit dari keluarga klan atau klan yang sama. Tata sosial yang tersegmentasi, dengan perubahan yang relatif kecil, dibawa hingga periode kemerdekaan. Dalam negara yang sangat miskin, banyak bangsa Somali yang tak puas dengan kompetisi kekuasaan dan kekayaan yang sering terjadi dalam perubahan aliansi dan konflik antara klan-klan yang lebih besar dan lebih kecil dan segmen-segmen garis keturunan. Secara simultan, perpecahan-perpecahan baru muncul antara para penghuni kota yang berpendidikan yang menguasai bahasa asing dan bangsa Somali di desa yang tak terdidik.17Hanya saja, etnis yang sama ini terlampau mengagungkan nama dan ikatan keluarga mereka sebagai penanda dan pemberi identitas. Identifikasi masyarakat berdasarkan klan merupakan pembicaraan yang lumrah di Somalia, bahkan dalam ranah politik sekalipun. Klan-klan ini berubah menjadi militan di bawah kepemimpinanwar lor ds. Satu pola menarik yang penulis temukan dalam proses penulisan ini adalah bagaimana bila suatu klan merasa kurang puas terhadap pemerintahan, maka klan tersebut akan cenderung mendirikan sebuah negara baru dan mendeklarasikan diri merdeka,

kesimpulan

Beberapa kesimpulan penting yang bisa ditarik dari pembahasan esai ini adalah sebagai berikut.

Somalia adalah salah satu negarafa ile d-s ta te di dunia, dengan tingkat korupsi pemerintah yang tinggi, absensi legitimasi terhadap pemerintah yang satu dan berkuasa untuk seluruh negeri, pelanggaran HAM, perang sipil, irredentisme, hilangnya legitimasi hukum karena ambiguitas preferensi sistem hukum yang terdistorsi, menjadikan proses pengidentifikasian Somalia dan restrukturisasi pasca Perang Sipil dan lengsernya pemerintahan Siad Barre 1991.

Semua anomali di atas kami sebut dan identifikasikan sebagai informalitas politik dan masyarakat yang apabila dilihat dari dimensi sejarah berakar pada penerapan pola kolonialisme di pra-kemerdekaan, perbedaan sistem penjajahan Inggris dan Italia, menjadikan pemaksaan tiga wilayah administrasi kolonial berbeda ke dalam sebuah negara baru. Masalah demarkasi dan perbatasan negara yang kurang jelas, memicu terjadinya perang antara Somalia dengan negara-negara tetangga. Selain itu kami melihat faktor sentimen klan mendefinisikan babak baru wajah konflik dan informalitas yang terjadi di Somalia.

Informalitas tidak hanya terjadi pada level pemerintahan, namun juga masyarakat. Kami berasumsi bahwa informalitas di masyarakat terjadi karena ada kausalitas informalitas di tingkat pemerintah, khususnya kegagalan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan hak-hak dasar untuk masyarakat seperti listrik, air, makanan, pendidikan, fasilitas kesehatan. Absensi fasilitas dan hak-hak demikian, menjadikan masyarakat terbiasa untuk mencari penghidupan dari sektor informal dan berhubungan dengan kejahatan seperti penyelundupan senjata dan pembajakan kapal-kapal laut. Setelah mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan terkait disebabkan oleh informalitas politik dan masyarakat dalam negeri, kita juga telah melihat bagaimana dinamika dan respon dari negara di kawasan Horn of

Africa dan komunitas internasional terjadi dan melanda Somalia. Kami menyebutkan bahwa bahkan dinamika dan

terlalu banyak intervensi dari dunia asing merupakan salah satu penghambat terciptanyana ti o n- bu il di n g di Somalia